Tentang Order Cabut Berita


[PORTAL-BERSAMA.WEB.ID]  Lima tahun terakhir Orde Baru, ketika saya masih menjadi reporter dan kemudian menjadi redaktur muda, saya dan kawan-kawan di majalah Forum Keadilan, biasa menulis gosip penting yang berkaitan dengan pribadi dan kebijakan Presiden Soeharto secara “melipir”, halus, dan tidak tembak langsung. Langkah “melipir” menyerupai itu, sanggup dimaklumi, alasannya yaitu memberitakan kondisi kesehatan Kepala Negara, termasuk hal yang tabu, sementara menulis perihal kebijakan Presiden dengan nada yang kritis, yaitu suatu tindakan yang menyerempet berbahaya.

Saya bergabung dengan Forum Keadilan sehabis Majalah Hukum dan Demokrasi itu lolos dari lubang jarum Breidel 1994. Padahal, ketika itu Forum Keadilan-lah yang sebetulnya sudah dua kali disemprit Departemen Penerangan gara-gara banyak sekali sengatan tulisannya yang tajam dan berani. Majalah Tempo belakangan ikut-ikutan galak, gara-gara oplahnya nyaris dibalap Forum Keadilan, adiknya sendiri. Tempo kemudian menurunkan laporan pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur yang eksklusif. Tapi, gara-gara dianggap merongrong kebijakan Menteri Negara Riset dan Teknologi, BJ Habibie yang dibackup penuh oleh Presiden Soeharto, Tempo dibreidel. Begitu pula dua media lainnya, Detik dan Editor.

Pasca Breidel 1994, Forum Keadilan dan semua media lain yang lolos, mencoba menyesuaikan diri. Kami faham, bahwa Lembaga Kepresidenan yaitu forum yang “wingit” sehingga kami segan mencolek, apalagi menyinggung kebijakannya dengan tajam. Misalnya, kami menentukan judul “Alhamdulillah, Pak Harto Sehat Kembali…” ketika menulis perihal sakitnya Pak Harto. Jika terpaksa mengritisi kebijakan pemerintah, kami harus menulisnya dengan hati-hati, melipir, dan harus sanggup menyebutkan oknum pejabat rendahan yang sanggup dijadikan kambing hitam dalam masalah itu.

Namun ketika itu kami masih tetap berani “nakal”. Kontributor kami di Jogja, Macellino Ximenes Magno, yang sekarang menjadi pejabat di Timor Leste, mewawancarai Amien Rais yang mengritik habis Pak Harto, kebijakan, dan nepotismenya. Sementara pada edisi selanjutnya, mitra saya Sudarsono mewawancarai Pak Sarwono Kusumaatmadja, yang juga menyinggung soal Suksesi. Meski kabarnya Pak Harto “ndukani” Pak Amien dan Pak Sarwono, kami tak hingga dibreidel. Padahal banyak orang mengira, ketika itu tamatlah riwayat majalah Forum Keadilan.

Jika kami harus melipir ketika menulis perihal Pak Harto dan seluruh kebijakannya, kami sanggup lebih berani untuk menulis perihal masalah politik, hokum, dan banyak sekali masalah penting lainnya. Soal kasak-kusuk perebutan posisi di Partai Golkar, kritik pedas Petisi Lima Puluh, perlawanan kaum Pro Demokrasi, dan bahkan kerusuhan dan bentrokan menjelang Pemilu 1997, sanggup kami tulis dengan lebih gamblang, dengan mengatur keseimbangan statement narasumber.

Berbagai manuver di badan ABRI (Polisi dan Tentara) juga masih sanggup kami ungkap, meski kadang agak samar dan hanya menyinggung permukaan saja. Misalnya ketika kami menulis perihal Kebijakan De-Benny-isasi, Persaingan Geng ABRI Hijau dan Geng ABRI Merah Putih, Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, Kilas Balik Peristiwa Tanjung Priok dan Lampung, dan bahkan masalah Penculikan Aktivis. Sementara, setiap kali menulis perihal tentara dan penguasa, Ibu saya selalu mengingatkan, “Ngati-ati, le…” Tapi mau bagaimana lagi, alasannya yaitu ketika itu saya sudah didapuk jadi Penanggung Jawab Rubrik Nasional.

Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 kami tampilkan dalam laporan utama yang paling lengkap dan komprehensif. Sebagai Penanggung Jawab Rubrik Nasional, saya ditunjuk sebagai penanggung jawab peliputan insiden besar yang ditulis dalam Laporan Utama bertajuk “Duka Kita”. Begitu pula momentum Runtuhnya Orde Baru. Penugasan untuk seluruh item laporan utama harus saya buat sehari semalam. Walhasil penugasan detail yang saya susun saja mencapai 15 halaman, untuk seluruh goresan pena Laporan Utama bertajuk “Setelah Soeharto Mundur”, sepanjang 50 halaman lebih.

Saya dan seluruh kru Forum Keadilan merasa gembira alasannya yaitu Forum Keadilan Edisi “Duka Kita” maupun “Setelah Soeharto Mundur” menampilkan liputan paling lengkap dan paling lugas perihal Kerusuhan Mei dan Runtuhnya Orde Baru, dari posisi yang paling dekat. Tim liputan kami ikut menginap di Gedung DPR/MPR Senayan ketika diduduki para mahasiswa. Kami bersama mahasiswa Universitas Trisakti ketika ditembaki pasukan Brimob. Kami juga berada di tengah kerusuhan dan di beberapa lokasi yang dibakar massa anarkhis.

Kami ikut kasak-kusuk di Gedung PP Muhammadiyah, Masjid Al Azhar dan DDII yang menjadi poros gerakan Mas Amien Rais dan kelompok Islam. Kami juga ada di Gedung LBH Jakarta yang menjadi markas kelompok Pro-Demokrasi. Kami pun ikut dalam pertemuan Makostrad yang diisukan sebagai awal mula perencanaan kerusuhan namun tak terbukti. Bahkan tim kami standby di jalan Cendana dan jalan Soewiryo ketika Pak Harto mengambil keputusan paling dramatis: berhenti dari dingklik kepresidenan.

Pencabutan gosip gawat terakhir di masa Orde Baru yaitu pencabutan gosip konferensi pers pukul 21.30 yang digelar Kapuspen TNI, Mayjen Wahab Mokodongan, pada 16 Mei 1998. Konferensi pers yang simpang siur perihal siapa inisiator dan penyusun teksnya itu berisi derma Mabes ABRI atas pernyataan PB NU, yang meminta Soeharto mundur. Statement itu memunculkan tudingan bahwa beberapa Jenderal di Mabes ABRI telah berupaya mengkudeta Presiden. Maka, pergerakan pasukan pun terjadi, dan beberapa jenderal buru-buru harus mengungsi di Mabes ABRI Merdeka Barat alasannya yaitu diisukan akan ditangkap.

Untuk meredakan situasi, selain Wiranto dan beberapa jenderal lainnya harus menjelaskan duduk masalah perihal konferensi pers itu kepada Soeharto, pada dini hari itu beberapa orang staf Pusat Penerangan ABRI menelpon dan kemudian mendatangi kantor-kantor media satu-satu untuk memerintahkan pencabutan gosip konferensi yang janggal itu. Banyak gosip di banyak sekali media mainstream berhasil dicegat dan tidak dimuat, namun ada pula yang lolos alasannya yaitu sudah dicetak dan lewat deadline.

Pasca reformasi, ketika BJ Habibie menjadi Presiden, yaitu masa pers yang paling terbuka. Semua informasi sanggup ditulis. Bahkan bocoran rekaman Habibie dengan Jaksa Agung Andi M Ghalib sanggup dibelejeti tanpa tedeng aling-aling di media massa tanpa menyebabkan breidel, kriminalisasi, apalagi cuma pencabutan dan embargo berita. Tulisan saya, Laporan Utama Forum Keadilan perihal Kerusuhan Ambon yang detil menyebutkan penyebab konflik dengan judul “Mau Ke Mana Wiranto?” hanya ditanggapi dengan kemarahan Sang Panglima Tentara Nasional Indonesia dengan menelpon Bang Karni, tapi tak berujung tekanan untuk memuat versi resmi TNI, intimidasi ataupun kriminalisasi.

Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, pers juga sangat leluasa memberitakan sikap Gus Presiden. Keterlibatan orang-orang di sekitar Gus Presiden sebagai pembisik dan sumber proyek diungkap dengan terbuka, sementara skandal Bulog Gate yang melibatkan orang erat Presiden pun diungkap tanpa berdampak kriminalisasi. Bahkan Istana seolah tak lagi sangar dan tak juga sakral bagi jurnalis. Wartawan sanggup masuk Istana hanya dengan sandal jepit, kaos dan celana jeans.

Ketika Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur menjadi Presiden, wartawan juga masih sanggup mengritik langkah politik dan kebijakan Mbak Presiden dengan aman. Saat itu saya sudah di majalah Tempo, yang sering dijuluki Mbak Mega sebagai media orang-orang PSI. Ssstt… jangan salah, PSI yang dimaksud Mbak Mega yaitu Partai Sosialis Indonesia, partai kader yang pernah dibubarkan Presiden Soekarno di tahun 1960, bersama Partai Masyumi dan Partai Murba, bukan partai yang itu. Di Tempo, kami berkali-kali mengritik kebijakan Mbak Mega, menyerupai imbal beli beras ketan dengan pesawat Sukhoi, dan sebagainya, tapi tak hingga menciptakan Mbak Mega murka, meminta penjelasan dan ajakan maaf, ataupun melaporkan kami ke polisi.

Saya cukup sering mewawancarai Menkopolhukkam Susilo Bambang Yudhoyono. Juga ketika ia menjadi Presiden sehabis menang dalam Pemilu 2004. Tapi hal itu tidak menciptakan kami di Majalah Tempo mengendurkan kritik terhadap banyak sekali kebijakannya. Bahkan hanya selang tiga bulan sehabis SBY terpilih sebagai Presiden, Tempo menurunkan Laporan Utama dengan judul “SBY: Selalu Bimbang Ya…?” Sekretaris Presiden, Almarhum Mayjen Kurdi Mustofa, sempat menelpon saya dan menanyakan mengapa Tempo tega menciptakan judul menyerupai itu. Tapi SBY tak pernah mengancam kami, meminta pencabutan gosip itu, apalagi memprosesnya secara hukum.

Saat menjadi jurnalis televisi di tahun 2006, banyak sekali kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden SBY tetap kami lakukan. Beberapa indepth reporting perihal kebijakan pemerintah yang janggal menyerupai masalah Namru, banyak sekali masalah terorisme, kritik atas kebijakan harga BBM, sikap pemerintah yang ragu menengahi perseteruan KPK dengan Polisi dalam masalah Cicak lawan Buaya, juga Kasus Bank Century serta banyak sekali masalah lainnya tetap kami sampaikan dengan lugas. Namun, SBY tak pernah murka dan tak pernah memperkarakan banyak sekali kritik itu ke meja hijau.

Ironisnya, final pekan lalu, 21 tahun sehabis runtuhnya Orde Baru, masalah order pencabutan gosip kembali terjadi, melengkapi banyak sekali kisah kriminalisasi terhadap orang-orang yang mengritik pemerintah. Jika 21 tahun kemudian gosip dicabut oleh abdnegara militer dengan mendatangi kantor-kantor media, sekarang gosip dicabut oleh tim sukses salah satu kontestan Pemilu dengan cara menelepon dan menekan para pemilik media. Jika 21 tahun kemudian gosip dicabut alasannya yaitu dianggap sanggup menyebabkan konflik dan pertumpahan darah, sekarang informasi dan gosip yang diminta untuk dicabut, hanyalah alasannya yaitu dianggap mengancam elektabilitas seseorang.

Penulis: Hanibal Wijayanta
Tags : berita islam terpercaya, portal bersama news, berita 2019
Disclaimer: Beberapa artikel di blog ini terkadang berisi informasi dari berbagai macam sumber. Hak cipta berupa gambar, teks, dan link sepenuhnya dimiliki oleh web tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami.Disini
Tentang Order Cabut Berita