Momen Joko Widodo Disoraki Ketika Jawab Tuntutan 17 Ribu Penyuluh Pertanian Jadi Pns



PORTAL-BERSAMA.WEB.IDPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat disoraki oleh ribuan Tenaga Pegawai Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TPHL-TBPP) di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2/2019).


Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, momen itu terjadi ditengah pembahasan mengenai tuntutan 17 ribu penyuluh pertanian bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Tuntutan itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua TPHL-TBPP Gunadi di hadapan presiden.

Jokowi yang mendengar tuntutan itu kemudian mengaku gres mendengarnya.

"Saya tadi tanya ke Pak Gunadi, ini bersama-sama problemnya ibarat apa? Masalahnya ibarat apa? Saya gres diberi tahu," ujar Jokowi yang mengenakan baju putih.

Ia pun mengaku sulit menjawab tuntutan tersebut.

"Jadi kalau disuruh menjawab eksklusif kini ya sulit. Wong gres diberi tahu gimana saya disuruh menjawab," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan dirinya gres mengetahui problem tuntutan pengangkatan guru dan bidan.

"Pikiran saya problem itu hanya ada di, pertama guru. Masih ada problem di situ. Yang kedua, bidan, juga ada problem di situ. Satu per satu kita selesaikan. Ternyata ada lagi di pertanian. Baru tahu saya," kata Jokowi.

Seusai mendengar balasan Jokowi, sebagian penyuluh pertanian yang hadir kompak menyoraki Jokowi.

Suasana pertemuan itu sempat riuh sejenak.

Jokowi pun melanjutkan pidatonya yang sempat terpotong.

Ia membela diri, bahwa apa yang disampaikan benar apa adanya.

Menurutnya juga ia harus jujur ada mekanisme yang harus dilalui.

"Saya ngomong apa adanya. Saya itu ngomong apa adanya. Baru di sini tadi, saya saja masih minta penjelasan. Di samping saya tadi Pak Gunadi. Makara saya tidak bisa ngomong eksklusif menyenangkan. Tidak bisa. Saya harus berbicara problem mekanisme yang harus kita lalui," kata dia.

Lanjutnya Jokowi menilai memanglah tugas penyuluh pertanian sangat penting dan dibutuhkan masyarakat.

Apalagi hingga kini pemerintah masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian lapangan sebanyak 40 ribu orang.

Jokowi kemudian menyampaikan tak problem jikalau posisi-posisi itu diisi oleh penerima yang hadir karena telah berpengalaman.

"Kalau itu bisa diisi oleh Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian ya saya alhamdulillah, akan lebih baik. Itu akan lebih baik alasannya ialah Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai pengalaman."

"Tadi Pak Gun memberikan sudah 13 tahun. Sudah punya pengalaman di lapangan, sudah punya pengalaman mendampingi para petani," tambah Jokowi.

Jokowi menjelaskan lagi, pengangkatan penyuluh pertanian sebagai PNS membutuhkan payung hukum.

Hal itu bisa melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Kepres).

Namun Jokowi juga harus mengamati apakah undang-undangnya memungkinkan atau tidak.

Dirinya pun menegaskan tak ingin menciptakan komitmen jikalau kesudahannya tak bisa ditepati.

"Saya ngomong blak-blakan lho ya. Saya enggak pengen ngomong manis-manis di depan Bapak Ibu sekalian. Setelah saya buka nanti undang-undangnya tidak memungkinkan, kan sulit," ujar Jokowi.

Ia kemudian menjanjikan akan memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membicarakan problem ini.

Tak menunggu lama, ia menjanjikan Rabu (6/2/2019) akan menjawab keputusan untuk kejelasan soal nasib para penyuluh pertanian.

"Tapi jangan dipaksa saya menjawab sekarang. Itu saja," katanya.

Guru Tuntut Diangkat PNS

Sebelumnya, agresi tuntutan pengangkatan menjadi PNS pernah dilakukan oleh para guru honorer, dikutip dari Kompas.com, Kamis (1/11/2018).

Bahkan dalam melancarkan agresi penuntutannya, para guru honorer berunjukrasa dan sempat bermalam di seputaran Istana Negara pada Selasa (30/10/2018) hingga Kamis (1/11/2018).

Dalam agresi itu, mereka menuntut komitmen yang disampaikan Jokowi dalam program Asosiasi Pemerintah Daerah.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengeluhkan nasib guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Menjawab tuntutan itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengumumkan Pemerintah membuka peluang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, Minggu (2/12/2018), dikutip dari Tribunnews.com.

Para pegawai honorer yang berpeluang diangkat eksklusif ini ialah mereka yang batas usianya telah melampaui pelamar PNS.

Peluang honorer diangkat eksklusif jadi PNS ini sehabis Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 perihal Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PPPK dikontrak minimal satu tahun dan bisa diperpanjang hingga 30 tahun sesuai kebutuhan, kompetensi yang dimiliki dan kinerja yang diperlihatkan.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsa Atmaja menuturkan penetapan ini rencananya akan dilakukan tahun 2019.

"2019 Insya Allah dilakukan. Kami masih menunggu pertimbangan. Karena ada 2 pertimbangan teknis dari sisi Kementerian Keuangan dan jumlahnya. Mudah-mudahan cepat," kata Setiawan Wangsa Atmaja dikala raker dengan Komisi X di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/12/2018).



Pengangkatan Bidan jadi PNS

Pengangkatan bidan menjadi PNS juga telah dilakukan pemerintah, dilansir dari TribunJateng, Rabu (26/1/2018).

Hal itu tertuang dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor : 446/10771/SJ dan 446/10773/SJ kepada gubernur dan bupati/walikota, tertanggal 4 Desember 2018 untuk menindaklanjuti PP tersebut.

Isinya memerintahkan gubernur dan bupati/walikota biar mengangkat PTT Kemenkes (dokter, dokter gigi dan bidan) menjadi CPNS di lingkup Pemda.

Dengan syarat Dokter, perawat, dan bidan yang berusia di atas 35 tahun dipastikan akan diangkat jadi PNS.

Mereka yang pernah mengikuti tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2016 kemudian juga akan diangkat menjadi CPNS.

Namun usia mereka diharuskan belum melewati 40 tahun.

Sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 perihal Jabatan Dokter Gigi, Bidan Sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Maksimal 40 Tahun.

"Jadi dokter, perawat, bidan yang pernah ikut SKD di Kemenkes pada tahun 2016 yang usianya 35 tahun hingga 40 tahun kemungkinan akan diangkat CPNS maksimal Mei 2019," kata Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tegal, Hasto Prabowo, Rabu (26/12/2018).[tribun]

Tags : berita islam terpercaya, portal bersama news, berita 2019
Disclaimer: Beberapa artikel di blog ini terkadang berisi informasi dari berbagai macam sumber. Hak cipta berupa gambar, teks, dan link sepenuhnya dimiliki oleh web tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami.Disini
Momen Joko Widodo Disoraki Ketika Jawab Tuntutan 17 Ribu Penyuluh Pertanian Jadi Pns