Menyoal Menkominfo; “Yang Honor Kau Siapa? Hah?”


Oleh: Patrick Wilson*

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara memantik kontroversi di dunia maya. Ia diduga hendak menghipnotis pilihan politik para anak buahnya, aparatur sipil negara (ASN), dengan menyindir mereka yang menentukan kandidat oposisi.

“Bu! Bu! Yang bayar honor ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?” ujar Rudiantara dengan bunyi meninggi. Pertanyaan itu ia lontarkan kepada seorang ASN yang mengaku tidak akan menentukan kandidat petahana dalam pilpres nanti.

Kelakuan Rudiantara ini mengundang banyak kritikan publik. Sebab tak sepantasnya seorang menteri melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun terhadap anak buahnya, yang semestinya bersikap netral dalam politik praktis.

Kemudian yang lebih parah lagi, Rudiantara juga hendak menggiring fatwa anak buahnya bahwa yang menggaji mereka ialah pemerintah. Penguasa yang sedang bertahta. Secara tersirat ia ingin berkata, alangkah berdosanya jikalau nanti tidak menentukan petahana.

Benarkah demikian? ANS itu digaji oleh pemerintah sehinga mereka berutang kebijaksanaan kepada penguasa? Jelas itu ngawur! ASN digaji dari uang negara, yang salah satu sumbernya ialah dari hasil pajak rakyat.

Begitu juga uang honor yang dinikmati setiap bulan oleh Rudiantara dan rekan-rekannya sesama menteri, serta honor presiden, sumbernya dari keuangan negara. Jadi, yang lebih sempurna itu, mereka semua berutang kebijaksanaan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada penguasa.

Setiap tahun, uang negara terkuras sekitar Rp 600 triliun lebih untuk membayar honor ASN di seluruh Nusantara. Separuh dari jumlah itu diperuntukkan untuk membiayai honor ASN pusat. Sementara sisanya untuk alokasi honor ASN di seluruh kawasan di Indonesia.

Tidak mungkin uang sebanyak itu berasal dari kantong penguasa. Itu uang negara, uang rakyat juga. Kaprikornus sungguh tidak manis jikalau ada menteri yang berusaha menghipnotis pilihan politik ASN, dengan dalih honor mereka dibayar pemerintah. Kalian semau digaji oleh negara!

Abuse of Power

Kelakuan Rudiantara ini bergotong-royong dapat dikategorikan sebagai abuse of power. Ia memakai jabatan politik serta kemudahan negara untuk menghipnotis anak buah guna mengikuti jalan politiknya. Takut kalah dalam berkompetisi, ia muali gunakan segala cara untuk menang. Cara-cara serupa demikian yang merusak keteladanan.

Parahnya, hal serupa juga telah lebih dulu dilakukan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri. Mereka seakan tak peduli melabrak aturan dengan menginstruksikan ANS, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia untuk mengampanyekan petahana.

Jokowi meminta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia untuk menyosialisasikan capaian kinerja pemerintah kepada rakyat. Dalam pengertian lain, ia ingin kedua alat negara ikut berkampanye untuk mengangkat gambaran kasatmata pemerintahannya. Ini sama artinya presiden telah menunjuk pegawanegeri aturan untuk jadi juru kampanye.

Lalu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, juga meminta seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk ikut menyosialisasikan capaian kinerja pemerintah kepada rakyat. Dalam artian tersirat, pegawai negeri sipil (PNS) itu diminta berkampanye untuk kandidat petahana. Curang memang.

Beginilah jikalau penguasa hanya mementingkan kekuasaannya. Maka nurani dan kejujuran akan dikesampingkan. Mereka senantiasa melaksanakan segala cara demi memuluskan ambisi mempertahankan singgasana untuk periode kedua.

*) Penulis ialah Pemerhati Publik

Tags : berita islam terpercaya, portal bersama news, berita 2019
Disclaimer: Beberapa artikel di blog ini terkadang berisi informasi dari berbagai macam sumber. Hak cipta berupa gambar, teks, dan link sepenuhnya dimiliki oleh web tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami.Disini
Menyoal Menkominfo; “Yang Honor Kau Siapa? Hah?”