Dosen Kampus Negeri Jadi Ketua Relawan Jokowi, Harus Diberi Sangsi Pidana


PORTAL-BERSAMA.WEB.ID - Keterlibatan Syamsuddin Radjab atau lebih erat disapa Ollenk sebagai ketua salah satu organisasi relawan capres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf, dipersoalkan oleh pegiat masyarakat sipil (civil society).

Syamsuddin Radjab ialah Direktur Eksekutif Jenggala Center. Organisasi ini mulanya dibuat tahun 2014 silam untuk mendukung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

Dikutip Swarakyat, Jenggala Center sudah menggelar konsolidasi nasional untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada hari Minggu (3/02/2019).

Organisasi relawan ini kini masih tetap setia mendukung Jokowi yang kini berganti pasangan dengan Kyai haji Ma’ruf Amin.

Keberadaan Syamsuddin secara resmi dalam relawan Jokowi-Ma’ruf menjadi sorotan kalangan masyarakat sipil. Lantaran beliau ialah selah satu tenaga pengajar atau dosen di perguruan tinggi tinggi negeri dan berstatus sebagai ASN.

Nimran Abdurahman dari INDES (Institute for Democracy and Development Studies)dalam keterangan tertulisnya pada hari Minggu (3/02/2019), mempersoakan keterlibatan Ollenk dalam acara politik mudah ini.

Menurutnya, Syamsuddin Radjab ialah dosen di kampus negeri yang terang tidak boleh oleh undang-undang untuk terlibat politik praktis.

“Saudara Ollenk ini berstatus dosen negeri mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,” kata Nimran.

“Dia terikat dengan UU Dosen, UU ASN, dan UU Pemilu, jadi tidak diperkenankan untuk terlibat bebas dalam acara politik praktis, dukung mendukung paslon capres,” ulasnya.

Nimran lebih lanjut memberi contoh, jikalau dibandingkan dengan beberapa kasus yang menimpa ASN lain, contohnya seorang Kepala Desa di Mojokerto, hanya sebagai simpatisan sanggup dipenjara telah melanggar undang-undang pemilihan umum.

Nimran merasa tampaknya ada perlakuan istimewa bagi Ollenk. Sebab secara terbuka sudah bergabung dan memimpin organisasi relawan Jokowi yakni Jenggala Center. Tetapi tidak menerima teguran atau sangsi apa pun dari instansi berwenang.

Nimran menegaskan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye. Sebagaimana diatur di pasal 280 ayat 2, dan jikalau terbukti terlibat dalam kampanye pilpres, ASN tersebut sanggup diberikan sangsi pidana menurut pasal 494 UU No.7 tahun 2017 perihal Pemilihan umum.

“Sepertinya ada perlakuan istimewa bagi saudara Ollenk ini, dosen negeri jadi ketua relawan Jokowi, harusnya diberi sangsi tapi ini aman-aman saja,” ujarnya.

Dia menambahkan, jikalau saudara Ollenk ingin terlibat dalam kampanye sanggup mencar ilmu dari Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil kesatria mundur sebagai dosen negeri di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten alasannya ialah menjadi Tim sukses capres nomor urut 02. (*)

Tags : berita islam terpercaya, portal bersama news, berita 2019
Disclaimer: Beberapa artikel di blog ini terkadang berisi informasi dari berbagai macam sumber. Hak cipta berupa gambar, teks, dan link sepenuhnya dimiliki oleh web tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami.Disini
Dosen Kampus Negeri Jadi Ketua Relawan Jokowi, Harus Diberi Sangsi Pidana