Blunder Tim Petahana Yang Untungkan Prabowo


OLEH: Pangi Syarwi Chaniago*

Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjadi sorotan dijagat media umum dan bikin heboh jagat politik nasional. Menteri komunikasi menjadi perbincangan dijagat maya bahkan hingga menjadi trending topic dunia bukan alasannya prestasi tapi alasannya peristiwa/fenomena yang kurang bijak sebagai menteri.

Peristiwa yang kurang elok ini yaitu buntut pernyataan sang menteri “yang honor ibuk siapa” dalam sebuah lembaga kepada salah satu pegawai di kementerian. Pernyataan ini tidak sepantasnya keluar dari verbal seorang penyelenggara negara, apalagi sekelas menteri.

Berkaca dari banyak insiden sebelumnya, pernyataan ini bukanlah hal yang pertama. Sebelumnya calon wakil preseiden Kiyai Ma’ruf Amin juga pernah mengeluarkan pernyataan yang hampir serupa. Beliau menyebut pembangunan infrastruktur sebagai kebaikan Jokowi dan meng-analogikan pembangunan sebagai milik Jokowi sehingga masyarakat harus berterimakasih, Kiyai Ma’ruf Amin menganggap masyarakat yang tidak berterima kasih itu sebagai orang yang budek, buta dan tuli.

Virus retorika/logika yang kurang commen sense ini dengan sangat cepat menular kepada jajaran pemerintahan hingga ke level terendah, terbaru walikota kota Semarang juga mengeluarkan pernyataan serupa “kalau tidak mau dukung Jokowi jangan pakai jalan tol”. Waduh blunder lagi-blunder lagi.

Logika ngawur ini juga meng-infeksi para pendungkungnya, seperti mencari pembenaran dan legitimasi atas dukungannya para pendukung pun kehilangan penalaran dalam menilai dan menyikapi monumen/prasasti keberhasilan aktivitas pembangunan pemerintah.

Argumen semacam ini mempertontonkan/degalan yang kurang bijak, kurang mencerdaskan kehidupan bangsa, cacat secara logika, adab dan etik. Menjadikan aktivitas keberhasilan pemerintah dan atau anggaran negara sebagai alat untuk menekan lawan politik dan menganggap semua pembangunan sebagai kebaikan pemerintah yaitu sesat pikir.

Karena pada dasarnya, semua aktivitas pemerintah didanai oleh uang rakyat melalui yang namanya pajak. Presiden Jokowi cukup fokus men-sosialisakan, memberikan ke masyarakat semua aktivitas keberhasilannya, dengan cita-cita rakyat puas, dikala masyarakat puas maka muncul pemilih yang mantul (strong voter) menentukan kembali Jokowi dua periode, bekerjsama tidak perlu membangun arah jalan berfikir keberhasilan pemerintah dengan logika lebay/norak.

Program pembangunan yaitu kewajiban pemerintah bukan sebuah kebaikan, justru pemerintah-lah yang harus banyak-banyak meminta maaf pada rakyat atas kegagalannya dalam menjalankan amanat konstitusi, masih banyak janji-janji kampanye yang belum tunai dipenuhi. Oleh alasannya itu, tidak tepat, kalaupun ada prestasi bukan pada tempatnya publik dituntut untuk berterima kasih, apalagi dengan tuntutan sumbangan politik.

Para pendukung petahana dan sang penantang tampaknya harus lebih banyak lagi berguru soal politik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace). Bahkan para elite politik di kedua kubu juga harus menaikkan kapasitas dirinya ke level negarawan, tidak etis menuntut ucapan terima kasih dari rakyat.

Maka sudah sepantasnya jajaran pemerintah yang sesat fikir ini untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik atas kesalahan cukup memalukan dan blunder para pembantu presiden (menteri). Pemerintah harus banyak-banyak aib dan berterima kasih pada rakyat alasannya mereka dibayar dari uang pajak rakyat, bukan logika terbalik yang dibangun, rakyat dituntut banyak berterima kasih ke pemerintah.

Kalau kita coba sisir satu per-satu, blunder apa saja yang pernah dilakukan tim Jokowi? Anehnya terus terulang dan kecerobohan subtantif terus terjadi, kita tidak tahu kapan akan selesai, nampaknya incambent, unsur pemerintah dan inner circle tim sukses/relawan, pembantu Jokowi tak mau belajar, gol bunuh diri terus terulang, apakah incambent panik? Karena terus berselancar pada isu/sintemen yang justru kontra-produktif, pelan namun kasatmata di depan mata bahwa blunder politik mengembosi elektabilitas petahana dan punya kekerabatan linear pada peningkatan elektabilitas sang penantang.

Kasus blunder usang Jokowi mulai dari kasus pembubaran HTI tanpa melalui prosedur proses aturan di pengadilan namun mengebuk dengan Keppres yang dinggap Jokowi tidak pro-kebebasan berserikat dan di-stempel rezim tidak demokratis (freedom of expression). Kasus hasteg #2019GantiPresiden yang sempat tidak boleh namun semakin membesar. Kasus Habib Rizieq Shihab dan kasus ulama lainnya, dianggap kriminalisasi ulama. Kasus lemotnya penanganan kasus Novel Baswedan yang dinggap lapor jelek bagi gambaran penegakan hukum.

Belum lgi soal blunder kebijakan tim Jokowi tumpuan paling gres yaitu soal kasus Abu Bakar Ba’asyir, yang sebelum santer dibebaskan, presiden punya alasan kemanusian, namun alasannya berpengaruh tekanan dunia internasional, menteri Jokowi mengkoreksi dan kemudian presiden Jokowi mengkaji ulang niatnya tersebut.

Tidak hanya itu, remisi pembunuh wartawan blunder. Selanjutnya, soal kebijakan pemerintah yang maju mundur namun tidak cantik, Menpora cabut imbauan menyanyikan ‘Indonesia Raya’ di biskop. Belum lagi, PSI menjadi beban bagi Jokowi, PSI seringkali berulah, bikin akting yang blunder dan merugikan gambaran Jokowi, gosip dan gorengan sintemen yang dimainkan sangat kontra-produktif, tidak menguntungkan Jokowi secara elektoral.

Yang paling panas dan fenomenal, langkah blunder Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romi yang merevisi doa yang diucapkan KH Maemoen Zubair (Mbah Moen) pada aktivitas Sarang Berzikir bersama presiden Joko Widodo yang kemudian Romi dihujat dan dikecam beramai ramai kader PPP alasannya tidak pantas memperlakukan Mbah Moen menyerupai itu.

Dari awal kita sudah khawatir dengan pasal karet UU ITE yang bergairah membungkam kebebasan beropini (freedom of speech) ujungnya memenjarakan penalaran yang populer vokal mengkiritik pemerintah, sudah terlalu banyak jatuh korban ulah pasal ini, bahkan dunia Internasional sudah sangat khawatir dengan pasal karet yang berpotensi disalahgunakan pemerintah, ada ketakutan masa depan demokrasi di Indonesia alasannya ombak gelombang balik menguatnya rezim otoritarian.

Tidak hanya politisi, baru-baru ini artis/seniman juga menjadi korban pasal karet UU ITE, Ahmad Dhani dipenjara 1,5 tahun alasannya kasus ujaran kebencian, saya pikir ini juga blunder pemerintahan Jokowi, para pengemar Ahmad Dhani, mulai kini artis dan seniman otomaticly juga bakal berbenturan/berhadapan dengan Jokowi.

Blunder terbesar Jokowi yaitu mengandeng Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi. Cawapres yaitu determinan menentukan kemenangan dalam kontestasi elektoral, salah mengandeng wakil sama saja dengan bunuh diri politik.

Fakta bahwa pelbagai lembaga survei menjelaskan bahwa Kiyai Ma’ruf Amin belum kerek elektabilitas Jokowi, ini barangkali yang menciptakan elektabilitas Jokowi mengalami stagnan/tidak terjadi pertumbuhan elektoral, berbeda dengan Sandiaga Uno yang secara emperis, pelan namun niscaya mendongkrak elektabilitas capres Prabowo.

Blunder yang terus terjadi, menggapa tim Jokowi tidak ngaca dan intropeksi/evaluasi soal cara kerja tim dalam memenangkan kontestasi elektoral pilpres 2019. Terus terulang dan terus dilakukan Jokowi dan timnya, apakah punya dampak jelek terhadap elektabilitas Jokowi? Saya ingin katakan bahwa blunder tim Jokowi terus menerus terang mengembosi elektabilitas Jokowi dan otomaticly menguntungkan Prabowo secara elektoral. Semoga Jokowi dan timnya segera recovery dan berguru atas blunder yang sudah dilakukan!!!

*) Penulis yaitu Analis Politik, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting

Tags : berita islam terpercaya, portal bersama news, berita 2019
Disclaimer: Beberapa artikel di blog ini terkadang berisi informasi dari berbagai macam sumber. Hak cipta berupa gambar, teks, dan link sepenuhnya dimiliki oleh web tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami.Disini
Blunder Tim Petahana Yang Untungkan Prabowo