Dana Desa Diklaim Kebijakan Jokowi, Fadli: Itu Amanat Uu, Jangan Sesatkan Rakyat


PORTAL-BERSAMA.WEB.ID - PWakil Ketua dewan perwakilan rakyat Fadli Zon menyampaikan, dana desa merupakan amanat UU No. 6/2014 perihal Desa. Jadi, siapapun presidennya dana itu akan tetap ada. Makara kata ia, dana desa bukan kebijakan kebaikan Jokowi.

"Bagaimanapun, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petahana dalam Pilpres 2019 memang besar. Mereka dapat memakai banyak sekali instrumen kebijakan untuk menguntungkan dirinya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Sayangnya, kata dia, sebagian potensi penyalahgunaan itu hanya dipagari oleh batas adab saja, bukan oleh batas hukum. Sehingga, ruang kontrol menjadi terbatas. "Kita mengajak rakyat untuk berpikir kritis, semoga mereka tak gampang termanipulasi oleh gosip dan framing menyesatkan," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mencatat, tahun kemudian saja sekurang-kurangnya ada dua preseden penyesatan soal dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sebuah kegiatan yang dihadiri oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia di Jogja Expo Center (JEC), 25 Juli 2018. Dalam kegiatan tersebut Mendagri menyebut dana desa ialah kegiatan dari pemerintahan masa Presiden Joko Widodo. 

"Dia bukan hanya menyebut dana desa sebagai inisiatif presiden, bahkan juga menyebutkan dana desa merupakan pinjaman dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan Mendagri terang berbau kampanye dan menyesatkan," kata ia.

Kedua, lanjut ia, ialah pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pada tanggal 24 Agustus 2018, di mana ia menyatakan jikalau dalam Pilpres tahun 2019 Joko Widodo kembali menang, ia memastikan jikalau dana desa akan kembali dinaikkan.

"Seolah, kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp60 triliun dalam APBN 2018, menjadi Rp73 triliun dalam APBN 2019, merupakan kesepakatan eksklusif Presiden Joko Widodo. Ini juga menyesatkan publik," kata Fadli.

Selain menumpang kampanye pada kegiatan resmi, dua pernyataan menteri tahun kemudian itu memang memberikan adanya upaya dini untuk memakai dana desa sebagai materi kampanye bagi petahana dalam Pilpres 2019. 

Padahal, menyerupai yang telah disebutkan, keberadaan dana desa dalam APBN merupakan amanat UU No. 6/2014 perihal Desa. Pos itu akan selalu ada, sebab itu merupakan perintah undang-undang. 

"Jadi, peringatan Saudara Fahri Hamzah, bahwa pencairan dana desa yang dilakukan menjelang Pemilu harus diwaspadai, memang perlu diperhatikan," tegasnya. [ts]

Tags : berita islam terpercaya, portal bersama news, berita 2019
Disclaimer: Beberapa artikel di blog ini terkadang berisi informasi dari berbagai macam sumber. Hak cipta berupa gambar, teks, dan link sepenuhnya dimiliki oleh web tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami.Disini
Dana Desa Diklaim Kebijakan Jokowi, Fadli: Itu Amanat Uu, Jangan Sesatkan Rakyat