Akhirnya, Sri Mulyani Keluarkan Hukum Pajak Toko Online


PORTAL-BERSAMA.WEB.ID - Pedagang dan pengelola e-commerce mempunyai hukum yang mengikat dalam hal perpajakan. Hal ini sesudah Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.210/PMK.010/2018 wacana perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce).

Dalam beleid ini, pedagang dan e-commerce yang menjual barang akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perundang-undagang di bidang pajak penghasilan.

E-commerce juga punya kiprah untuk memungut dan menyetorkan pajak. Ada tiga pajak yang akan dikutip e-commerce, ialah pajak pertambahan nilai (PPN) yang tertunggak sebesar 10%, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang glamor (PPNBM).


Selain itu, Kementerian keuangan juga mewajibkan pedagang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menawarkan NPWP kepada pengelola e-commerce.

Mengutip hukum yang ditandatangani Sri Mulyani ini, hukum perpajakan e-commerce ini akan berlaku 1 April 2019. [cnbc]

Tags : berita islam terpercaya, portal bersama news, berita 2019
Disclaimer: Beberapa artikel di blog ini terkadang berisi informasi dari berbagai macam sumber. Hak cipta berupa gambar, teks, dan link sepenuhnya dimiliki oleh web tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami.Disini
Akhirnya, Sri Mulyani Keluarkan Hukum Pajak Toko Online